Taktiknews.com, Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Riau komitmen dalam memperkuat pembinaan hukum di daerah dengan mengikuti Rapat Kerja Teknis (Raker Teknis) Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2026 yang digelar Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara daring, Kamis (22/1/2026).
Raker Teknis ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan dan pelaksanaan pembinaan hukum antara pemerintah pusat dan seluruh kantor wilayah, agar program yang dijalankan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta jajaran Divisi P3H. Meski tengah menjalankan tugas kedinasan di Jakarta, Rudy Hendra Pakpahan tetap mengikuti kegiatan secara aktif melalui sambungan Zoom terpisah.
Raker Teknis secara resmi dibuka oleh Kepala BPHN Kementerian Hukum RI, yang dalam arahannya menekankan pentingnya keseragaman kebijakan, konsistensi pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pembinaan hukum di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam forum tersebut, BPHN memaparkan sembilan pedoman strategis sebagai acuan teknis pelaksanaan Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2026. Pedoman ini dirancang untuk memastikan program berjalan terarah, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pencari keadilan.
Selain itu, para Kepala Pusat di lingkungan BPHN turut menyampaikan paparan terkait program prioritas, kebijakan teknis, serta langkah-langkah strategis sesuai bidang tugas masing-masing, guna mendukung optimalisasi pembinaan hukum nasional pada tahun mendatang.
Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan bahwa Raker Teknis ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi dan memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembinaan hukum.
“Arahan dan pedoman yang disampaikan menjadi landasan penting bagi kami di daerah. Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh kebijakan tersebut agar pembinaan hukum di Riau berjalan optimal dan tepat sasaran,” ujarnya kepada Taktiknews.com.
Rudy juga menyoroti pentingnya penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai ujung tombak pelayanan hukum bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembinaan hukum harus diukur dari sejauh mana masyarakat merasakan kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan.
“Pembinaan hukum tidak boleh hanya berhenti pada aspek administrasi. Yang terpenting adalah dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendapatkan layanan bantuan hukum yang mudah, cepat, dan berkualitas,” tegasnya.
Dengan partisipasi aktif dalam Raker Teknis tersebut, Kanwil Kemenkum Riau berharap hasil pertemuan dapat menjadi fondasi kuat dalam meningkatkan kualitas pembinaan hukum di Provinsi Riau sepanjang tahun 2026.
Seluruh rangkaian kegiatan diikuti hingga selesai sebagai bentuk dukungan penuh Kanwil Kemenkum Riau terhadap kebijakan dan program pembinaan hukum nasional yang dicanangkan oleh BPHN Kementerian Hukum RI.***
