TAKTIKNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) memperkuat pengawasan administrasi keuangan dan kepatuhan perpajakan di tingkat kepenghuluan melalui optimalisasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Upaya tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Siskeudes Tahun 2026 di Gedung Misran Rais, Bagansiapiapi, Senin (19/10/2026).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur kepenghuluan dalam mengelola keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel, termasuk memastikan setiap kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai ketentuan.
Sosialisasi dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, H. Sarman Syahroni, S.T., M.IP., yang hadir mewakili Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam.
Kegiatan tersebut dihadiri staf ahli, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta Datuk dan Datin Penghulu se-Kabupaten Rokan Hilir.
Turut hadir Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Dr. Evenri Sihombing, S.E., Ak., M.Si., CFE, CFrA, CA, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Riau, YFR Hermiyana, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan Rohil, Basri.
Dalam sambutannya, Sarman Syahroni menekankan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan bagian dari tanggung jawab aparatur dalam mengelola anggaran kepenghuluan.
Ia meminta aparatur memahami ketentuan perpajakan agar setiap transaksi dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.
Menurutnya, ketertiban administrasi perpajakan juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, aparatur kepenghuluan perlu lebih cermat dalam mencatat transaksi, memenuhi kewajiban pajak, serta memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan.
Optimalisasi Siskeudes untuk Transparansi Keuangan
Selain kepatuhan pajak, pemanfaatan aplikasi Siskeudes menjadi salah satu fokus pembahasan dalam kegiatan tersebut.
Aplikasi ini mendukung proses pencatatan dan administrasi keuangan desa. Penggunaannya perlu dioptimalkan agar seluruh tahapan pengelolaan anggaran di tingkat kepenghuluan dapat terdokumentasi secara sistematis.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Rohil mendorong aparatur kepenghuluan meningkatkan ketelitian dalam mengelola keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.
Pemerintah daerah juga mendorong penguatan koordinasi dan pembinaan bersama instansi terkait untuk meminimalkan kesalahan administrasi serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.
Dengan pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel, pemerintah kepenghuluan diharapkan dapat menjalankan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan sesuai peraturan perundang-undangan.***

















