BAGANSIAPIAPI – Pilpeng Rohil 2026 resmi memasuki tahapan pelaksanaan setelah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir meluncurkan Pemilihan Penghulu (Pilpeng) serentak tahap pertama di Gedung Serbaguna Bagansiapiapi, Senin (29/6/2026).
Peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Rokan Hilir H. Bistamam didampingi Wakil Bupati Jhony Charles. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para camat, serta penghulu dari berbagai wilayah di Kabupaten Rokan Hilir.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa Pilpeng tahap pertama akan dilaksanakan di lebih dari 50 kepenghuluan yang tersebar di 18 kecamatan. Menurutnya, proses tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan keberlanjutan pemerintahan desa.
“Hari ini launching Pemilihan Penghulu Tahap Pertama yang akan dilaksanakan lebih dari lima puluh kepenghuluan,” ujar Bistamam.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan Pilpeng tidak hanya bertujuan memilih pemimpin baru, tetapi juga menjadi momentum memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar pembangunan di tingkat kepenghuluan berjalan lebih optimal.
“Pembenahan tata kelola dan untuk memajukan desa,” terang Bistamam.
Di sisi lain, pelaksanaan Pilpeng turut memunculkan beragam tanggapan dari sejumlah kalangan. Sebagian pihak mempertanyakan urgensi pelaksanaan pemilihan di tengah kondisi keuangan daerah yang disebut masih menghadapi defisit anggaran.
Mereka menilai penggunaan anggaran daerah untuk pelaksanaan Pilpeng perlu mempertimbangkan skala prioritas, mengingat roda pemerintahan di sejumlah kepenghuluan saat ini masih dijalankan oleh Pejabat (Pj) Penghulu dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selain itu, perhatian publik juga tertuju pada tindak lanjut hasil audit Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) oleh 132 Pj Penghulu pada tahun 2024. Hingga kini, perkembangan penyelesaian maupun pengembalian dana hasil temuan tersebut masih menjadi sorotan masyarakat.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan (PMD) Kabupaten Rokan Hilir, Basri, belum memberikan keterangan resmi mengenai besaran anggaran APBD 2026 yang dialokasikan untuk pelaksanaan Pilpeng tahap pertama.
Di tengah dinamika tersebut, pelaksanaan Pilpeng juga memunculkan berbagai spekulasi di masyarakat yang mengaitkannya dengan peta politik di tingkat desa menjelang agenda politik tahun 2029. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah terkait anggapan tersebut.
