Taktiknews.com l Kota Blitar, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sudah menghimbau dalam pidatonya waktu lalu saat rapat bersama Itwasum Polri yang salah satu poinnya yang perlu di garis bawahi adalah:
Tolong bantu mengawasi terhadap budaya-budaya kepemimpinan yang keliru. Harapan saya adalah pimpinan yang melayani, bukan pemimpin yang dilayani,” kata Sigit ketika memberikan arahan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Analisis dan Evaluasi Itwasun Polri 2021 di Yogyakarta, yang disiarkan secara langsung dari YouTube Divisi Humas Polri, Jumat/17/Desember/2021.
Sigit mengharapkan para kapolsek, kapolres, kapolda, dan lainnya mampu melaksanakan kepemimpinan sesuai dengan harapan, serta mampu memberikan pelayanan untuk bisa mencapai visi dan misi organisasi Polri.
Ia mencontohkan seorang pemimpin harus sering turun ke lapangan agar memahami betul situasi yang terjadi di lapangan sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan.
Akan tetapi hal tersebut terkesan abay dan tidak di hiraukan oleh petugas Samsat kota Blitar yang seharusnya bisa melayani dengan baik justru menunjukkan perilaku membodohi wajib pajak ujar wajib pajak berinial “A”.
Saat itu “A” yang rumahnya asal Kota Kediri berniat membayar pajak kendaraan 5 tahunan di Samsat Kota Blitar merasa tidak di layani dengan profesional dan baik oleh salah satu petugas yang bernama Bapak Kamim yang di ketahui adalah seorang anggota Polantas yang bertugas di Kantor Samsat Kota Blitar.
Kepada Bapak Kamim dia “A” di suruh kembali minggu depan saat menyerahkan berkas kendaraan yang mau di proses dengan alasan bulan kemarin (September) baru dari sini jadi jaraknya terlalu dekat karna banyak temen yang lain “ujarnya.
Saat itu “A” bingung kenapa pelayanan publik kok di larang masuk padahal sekarang bulan Oktober sudah ganti bulan kok di bilang sering, kemudian yang di maksud temennya banyak dia juga kurang faham karna dia datang sendiri tidak bersama teman atau membawa teman saat datang ke Samsat Kota Blitar, sungguh tidak masuk akal dan logika ujarnya.
Kemudian “A” mencoba berkomunikasi dengan bapak Kamim kembali tapi sesaat setelah kembali bapak kamim justru tidak ada itikad melayani dan mangkir dari loket pelayanan, akhirnya “A” mencoba bertanya kepada rekan yang berada di loket pelayanan KB.Samsat saat itu dan dia juga tidak bisa memberi keputusan “ujarnya.
Akhirnya “A” menunggu bapak Kamim untuk berkoordinasi tapi Bapak Kamim tidak menemui setelah di tunggu beberapa saat lamanya, akhirnya “A” memutuskan untuk menghubungi via whatsap dan hanya di baca saja oleh Bapak Kamim.
Akhirnya merasa tidak di hiraukan dab di layani dengan baik “A” coba mencari jalur calo yang berada di samping kantor Samsat, hasilnya si calo yang berinial “D” menuturkan kalo bisa langsung di proses juga BPKB langsung jadi hari itu juga pungkas bapak calo sambil melayani wajib pajak lain yang mau menggunakan jasanya.
Pungutannya pun luar biasa besar dengan jumlah nominal Rp.875.000, di luar pajak yang tertera.
Sontak “A” kaget ternyata jalur calo tarifnya luar biasa besar, dia juga berfikir ke manakah uang sebanyak itu di setor dan bermuara.
Dari sini memunculkan spekulasi kalo indikasi pungli di pelayanan Samsat kota Blitar semakin jelas.
Sampe berita ini di turunkan A mencoba menghubungi KRI samsat kota Blitar via whatsap tapi belum di respon karna hanya pesan yang di kirim bertandakan centang satu yang artinya belum di baca.
Kemudian “A” mencoba datang dan mengonfirmasi ke pihak Kasatlantas polres Kota Blitar di Mapolres kota Blitar, akan tetapi Bapak Kasatlantas tidak ada di kantor karna ada giat di Polda Jatim ungkap salah seorang anggota polisi yang berjaga di pos penjagaan depan, Kamis 06/10/2022.
Sementara itu di tempat lain pegiat Hukum sdr.Sawung aris prabowo dan juga ketua Komunitas Rakyat Anti Korupsi (KORAK), Sawung menjelaskan kalo sebaiknya petugas yang tidak ada itikad baik dalam melayani masyarakat harusnya secara kesatria mundur saja karna saya yakin masih banyak para anggota lain yang siap melayani masyarakat dengan baik dan profesional untuk menggantikan anda.
Dari pada tetap bertugas di pelayanan publik tapi hanya menimbulkan kesan buruk bagi instansi yang di bawa karna tidak mengedepankan pelayanan prima.
Sawung juga menambahkan kalo pelayanan publik itu milik negara, siapapun boleh masuk sesering mungkin tidak ada larangan asalkan menaati prosedur yang tertulis.
Harapannya samsat supaya bersih dari pungli dan berikan pelayanan terbaik untuk wajib pajak “pungkasnya.
Reporter : Abu
Respon (1)