TAKTIKNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mempercepat digitalisasi administrasi kepegawaian melalui perekaman Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Upaya tersebut mendapat perhatian langsung dari Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, yang meninjau pelaksanaan perekaman TTE di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiks) Rohil, Rabu (14/10/2026).
Dalam peninjauan itu, Bistamam didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rohil, Yulisma, serta Inspektur Daerah, Sarman Syahroni.
Kegiatan tersebut bertujuan memastikan proses perekaman identitas digital bagi PPPK Paruh Waktu berjalan sesuai mekanisme yang telah disiapkan pemerintah daerah.
Plt Kepala Diskominfotiks Rohil, Juliandra, SH, menyambut baik perhatian Bupati terhadap pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, dukungan pimpinan daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat penerapan teknologi digital di lingkungan pemerintahan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta Ibu Yulisma selaku Kepala BKPSDM yang telah meninjau langsung kegiatan perekaman tanda tangan elektronik untuk tenaga PPPK Paruh Waktu,” ujar Juliandra.
Ia menjelaskan, penerapan TTE akan mendukung berbagai kebutuhan administrasi kepegawaian, termasuk pengelolaan dokumen kontrak kerja pegawai pada masa mendatang.
Dengan sistem elektronik, proses administrasi diharapkan lebih praktis, terintegrasi, dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada prosedur manual.
Kepala BKPSDM Rohil, Yulisma, mengatakan perekaman TTE menjadi bagian dari proses validasi identitas digital seluruh tenaga PPPK Paruh Waktu.
Pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi antara BKPSDM dan Diskominfotiks Rohil untuk memastikan data identitas pegawai tercatat secara akurat dan dapat digunakan dalam kebutuhan administrasi kepegawaian.
“Kami dari BKPSDM telah menyiapkan alur teknis yang berkolaborasi dengan Diskominfotiks guna memvalidasi identitas digital seluruh tenaga PPPK Paruh Waktu. Langkah ini sangat penting untuk memastikan tata kelola administrasi kepegawaian berjalan dengan transparan, akurat, dan memiliki payung hukum yang kuat sejalan dengan kebijakan pimpinan daerah,” terang Yulisma.
Kolaborasi kedua perangkat daerah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan data pegawai sekaligus mempermudah pelayanan administrasi di lingkungan Pemkab Rohil.
Dalam pelaksanaan perekaman, Juliandra mengakui sempat terjadi gangguan jaringan yang memengaruhi koneksi ke server selama beberapa menit ketika proses pengambilan data berlangsung.
Namun, kendala tersebut berhasil diatasi sehingga kegiatan tetap berjalan sesuai rencana. Ia juga menyebut kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor pendukung kelancaran proses perekaman.
“Kendala yang ada cuma masalah biasa, karena sempat terjadi keterlambatan jaringan yang berpengaruh ke server sekitar beberapa menit saat penjemputan data. Selebihnya, proses pelaksanaan masih berjalan normal. Kita juga memiliki SDM yang memang sudah siap untuk melaksanakan rangkaian kegiatan perekaman ini,” jelasnya.
Perekaman TTE bagi PPPK Paruh Waktu juga menjadi bagian dari tindak lanjut komitmen pemanfaatan aplikasi SIKOPAR atau Sistem Informasi Kontrak ASN PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
Aplikasi tersebut diarahkan untuk mendukung pengelolaan administrasi kontrak kepegawaian secara digital agar pencatatan data dan dokumen dapat dilakukan lebih sistematis.
Melalui penerapan TTE dan optimalisasi SIKOPAR, Pemkab Rohil berupaya membangun sistem administrasi pemerintahan yang lebih efektif dan terintegrasi.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data, mempercepat pelayanan kepegawaian, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas birokrasi di Kabupaten Rokan Hilir.***

















