Daerah

Lin-MIB Pringsewu Siap Adukan Dugaan Pembiaran Tambang Ilegal Ke Kapolri, Polda Lampung Dan Polres Lampung Tengah Jangan Tutup Mata!

×

Lin-MIB Pringsewu Siap Adukan Dugaan Pembiaran Tambang Ilegal Ke Kapolri, Polda Lampung Dan Polres Lampung Tengah Jangan Tutup Mata!

Sebarkan artikel ini
Sejumlah armada truk pengangkut pasir tampak beriringan melintasi ruas jalan yang berlumpur dan mengalami kerusakan parah. Aktivitas kendaraan bertonase besar tersebut dikeluhkan warga karena diduga turut memperparah kerusakan infrastruktur jalan. Foto: Davit Segara

PRINGSEWU, TAKTIKNEWS.COM – Sikap aparat penegak hukum dalam menyikapi dugaan aktivitas pertambangan pasir ilegal di wilayah Pubian dan Sendang, Kabupaten Lampung Tengah, kini menjadi sorotan serius. Setelah berulang kali diberitakan media massa, disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial, bahkan informasinya telah diteruskan kepada Polda Lampung, aktivitas yang dipersoalkan tersebut berdasarkan informasi yang diterima masih terus berlangsung. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah aparat benar-benar tidak mengetahui persoalan tersebut, atau justru belum menunjukkan keseriusan dalam menanganinya?

Lintas Media Independen Bersinergi (Lin-MIB) Kabupaten Pringsewu menyatakan akan segera mengambil langkah lebih jauh dengan menyurati Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. Langkah ini merupakan bentuk desakan sekaligus upaya meminta perhatian langsung pimpinan tertinggi Polri terhadap persoalan yang dinilai telah terlalu lama merugikan masyarakat.

Bukan tanpa alasan langkah tersebut ditempuh. Dugaan aktivitas pertambangan pasir yang dipersoalkan bukan persoalan baru. Pemberitaan telah berulang kali dipublikasikan, informasi telah disebarluaskan melalui TikTok, Facebook, hingga Instagram, termasuk akun media sosial Polda Lampung dan Polres Lampung Tengah. Bahkan, persoalan tersebut sebelumnya telah diteruskan kepada Polda Lampung.

Namun, apa yang terjadi di lapangan justru menimbulkan kekecewaan. Berdasarkan informasi yang diterima, aktivitas pengangkutan pasir masih berlangsung, sementara kerusakan infrastruktur jalan semakin memprihatinkan. Publik tentu berhak mempertanyakan ke mana respons dan langkah konkret aparat penegak hukum terhadap persoalan yang sudah berkali-kali disuarakan tersebut.

Jangan sampai muncul kesan bahwa laporan masyarakat dan pemberitaan media hanya dianggap sebagai angin lalu. Jika informasi yang disampaikan sudah berulang kali muncul ke ruang publik, seharusnya ada langkah pemeriksaan, klarifikasi, dan penindakan apabila ditemukan pelanggaran hukum. Bukan justru membiarkan persoalan terus berkembang tanpa kejelasan.

Apakah harus menunggu jalan benar-benar hancur dan masyarakat menjadi korban kecelakaan terlebih dahulu agar aparat bergerak? Apakah kerusakan fasilitas publik yang diduga berkaitan dengan aktivitas angkutan tambang belum cukup menjadi alasan untuk turun langsung melakukan pemeriksaan?

Persoalan ini bukan sekadar aktivitas bisnis pengangkutan pasir. Dampaknya telah menyentuh kepentingan masyarakat luas. Jalan yang seharusnya menjadi fasilitas publik justru mengalami kerusakan serius akibat lalu lintas kendaraan bertonase besar yang diduga tidak memperhatikan ketentuan kapasitas jalan dan batas muatan kendaraan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, akses jalan yang menghubungkan Kampung Sri Way Langsep, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, menuju Pekon Waya Krui, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, mengalami kerusakan parah. Armada truk pengangkut pasir yang diduga berasal dari kawasan pertambangan Pubian dan Sendang disebut menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi jalan.

Pantauan lapangan pada Rabu, 18 November 2026, memperlihatkan kondisi gorong-gorong di wilayah Sri Way Langsep yang ambrol dan menyisakan lubang besar. Badan jalan di sekitarnya juga terlihat bergelombang dan rusak sehingga menyulitkan kendaraan melintas, termasuk kendaraan roda dua.

Ketika musim kemarau, masyarakat harus menghadapi debu yang beterbangan. Saat musim penghujan, jalan berubah menjadi berlumpur dan membahayakan pengguna jalan. Bahkan, menurut keterangan warga, kerusakan jalan terjadi di sejumlah titik karena armada pengangkut pasir diduga berpindah-pindah jalur ketika salah satu ruas mengalami kerusakan.

Lebih memprihatinkan, gorong-gorong yang dilaporkan ambrol tersebut belum mendapatkan penanganan sebagaimana diharapkan masyarakat. Infrastruktur publik seolah dibiarkan menanggung dampak aktivitas kendaraan berat, sementara warga harus menghadapi sendiri kesulitan ketika melintas.

Ketua Lin-MIB Kabupaten Pringsewu, Davit Segara, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin persoalan tersebut terus dibiarkan tanpa kepastian. Menurutnya, aparat penegak hukum harus mampu membuktikan bahwa setiap informasi masyarakat, pemberitaan media, dan dugaan pelanggaran hukum mendapatkan perhatian yang semestinya.

“Kami mempertanyakan keseriusan penanganan persoalan ini. Berita sudah berulang kali diterbitkan, informasi sudah disebarluaskan melalui media sosial, bahkan akun kepolisian daerah juga telah menjadi bagian dari penyampaian informasi tersebut. Tetapi berdasarkan informasi yang kami terima, aktivitas pengangkutan pasir masih berlangsung. Lantas, apa yang sebenarnya sudah dilakukan?” tegas Davit Segara.

Ia menilai, jangan sampai masyarakat menangkap kesan adanya pembiaran terhadap aktivitas yang diduga melanggar hukum. Apalagi, dampaknya bukan hanya persoalan administrasi pertambangan, melainkan juga kerusakan infrastruktur dan keselamatan pengguna jalan.

“Kalau memang tambang tersebut memiliki izin, silakan tunjukkan legalitasnya dan lakukan pemeriksaan sesuai ketentuan. Tetapi jika ditemukan kegiatan pertambangan tanpa izin, jangan ragu untuk menindak. Begitu pula kendaraan yang terbukti melanggar ketentuan muatan harus diproses sesuai aturan. Jangan sampai hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kepentingan usaha,” lanjutnya.

Davit juga meminta agar pemeriksaan tidak hanya berhenti pada sopir truk yang berada di lapangan. Aparat perlu menelusuri siapa pemilik tambang, siapa pihak yang mengendalikan kegiatan operasional, siapa pemilik armada pengangkutan, serta siapa yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran dan kerugian terhadap fasilitas publik.

Menurutnya, apabila dugaan pertambangan ilegal dan pelanggaran angkutan overtonase terbukti, seluruh pihak yang memiliki keterlibatan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai hanya pengemudi yang menjadi sasaran pemeriksaan, sementara pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut tidak tersentuh.

Rencana penyampaian surat kepada Kapolri juga dimaksudkan untuk meminta evaluasi terhadap respons jajaran kepolisian di daerah. Lin-MIB berharap Kapolri memberikan perhatian khusus dan memerintahkan pemeriksaan secara profesional terhadap informasi dugaan pertambangan ilegal di wilayah Pubian dan Sendang, termasuk aktivitas pengangkutan pasir yang melintasi jalur Lampung Tengah–Pringsewu.

Polda Lampung dan Polres Lampung Tengah juga diminta memberikan penjelasan terbuka mengenai tindak lanjut informasi yang sebelumnya telah beredar. Masyarakat berhak mengetahui apakah lokasi pertambangan tersebut sudah pernah diperiksa, apakah legalitasnya telah diverifikasi, dan apakah kendaraan pengangkut pasir telah diperiksa kesesuaian muatannya.

Jangan sampai institusi kepolisian kehilangan kepercayaan publik hanya karena persoalan yang sudah berulang kali disampaikan tidak mendapatkan penjelasan yang memadai. Penegakan hukum bukan sekadar slogan dan bukan pula sebatas unggahan kegiatan di media sosial. Ukuran keseriusan aparat adalah keberanian melakukan pemeriksaan, mengungkap fakta, dan menindak setiap pelanggaran yang terbukti.

Davit menegaskan bahwa Lin-MIB Kabupaten Pringsewu akan terus mengawal persoalan tersebut dan tidak akan berhenti hanya karena sudah menerbitkan pemberitaan. Langkah menyurati Kapolri merupakan bentuk keseriusan lembaga dalam mendorong penyelesaian persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Masyarakat tidak membutuhkan janji penertiban yang berulang kali disampaikan tanpa kepastian. Mereka membutuhkan jalan yang layak, gorong-gorong yang berfungsi, lingkungan yang tidak dipenuhi debu, serta jaminan keselamatan ketika menggunakan fasilitas umum.

Jika dugaan aktivitas pertambangan ilegal dan pengangkutan pasir overload tersebut terbukti, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki kepentingan ekonomi atau kemampuan mengendalikan aktivitas usaha.

Kini, pertanyaan yang patut dijawab oleh aparat penegak hukum sangat sederhana: sampai kapan persoalan ini harus dibiarkan? Berapa banyak lagi ruas jalan yang harus rusak, berapa banyak lagi fasilitas publik yang harus ambrol, dan berapa lama lagi masyarakat harus menanggung kerugian sebelum ada tindakan nyata?

Hukum harus hadir untuk melindungi masyarakat, bukan membiarkan masyarakat berjuang sendiri menghadapi dampak aktivitas usaha yang diduga melanggar aturan. Lin-MIB Kabupaten Pringsewu meminta Kapolri turun tangan dan memastikan persoalan ini mendapatkan penanganan yang transparan, tegas, serta dapat dipertanggungjawabkan. ( Tim )

Banner Website
Banner Website

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *