Bandar Laksamana, Taktiknews.com – Perlindungan gambut tidak cukup dilakukan ketika titik api mulai muncul. Bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, menjaga ekosistem gambut membutuhkan pengelolaan tata air, pencegahan kebakaran, keterlibatan masyarakat hingga pemulihan kawasan secara berkelanjutan.
Arah kebijakan tersebut disampaikan Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni saat menerima kunjungan kerja Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni di Rumah Runding Restorasi, Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Rabu (30/9/2026).
Pertemuan itu menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk memaparkan kondisi karhutla sekaligus strategi yang ditempuh dalam memperkuat perlindungan hutan dan lahan, khususnya pada kawasan gambut.
Berdasarkan ground check hingga 22 September 2026, karhutla di Kabupaten Bengkalis tercatat mencapai 946 hektare dengan 87 titik api. Sementara pemantauan citra satelit per 28 September 2026 menunjukkan luas indikatif mencapai 8.573,25 hektare dengan 73 titik api.
Kasmarni menilai data tersebut menunjukkan bahwa karhutla tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan pemadaman. Kondisi gambut, tata air, akses menuju kawasan rawan, aktivitas masyarakat, serta koordinasi dan kewenangan menjadi bagian yang harus ditangani secara terpadu.
“Angka ini menjadi pengingat bagi kita bahwa karhutla tidak boleh dilihat hanya sebagai persoalan api. Ada persoalan gambut, tata air, akses, aktivitas masyarakat, hingga koordinasi dan kewenangan yang harus kita tangani secara bersama-sama,” tegas Kasmarni.
Sebagai langkah penanganan, Pemkab Bengkalis telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla dan membentuk Satgas Operasi Bersama dengan melibatkan TNI dan Polri. Pemerintah daerah juga menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG), memperkuat sarana pemadaman, serta meningkatkan patroli dan koordinasi di wilayah rawan kebakaran.
Dukungan pemerintah pusat sebesar Rp15 miliar untuk penanganan karhutla turut memperkuat langkah tersebut. Namun, Kasmarni menekankan bahwa dukungan anggaran harus berjalan seiring dengan pencegahan dan restorasi agar penanganan tidak berhenti setelah kebakaran berhasil dipadamkan.
Strategi berbasis masyarakat juga menjadi bagian penting melalui program Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE). Pemkab Bengkalis mendorong masyarakat mengelola dan membuka lahan dengan metode yang aman tanpa menggunakan api.
“Gambut dapat tetap aman apabila airnya terjaga, masyarakatnya kuat, datanya tersedia, dan semua kita bekerja dalam satu arah,” ujar Kasmarni.
Pendekatan itu kemudian diperkuat melalui Rumah Runding Restorasi Tanjung Leban yang dikembangkan sebagai ruang konsolidasi, riset, edukasi dan pembelajaran mengenai pemulihan ekosistem gambut. Kawasan tersebut juga mencakup pengelolaan tata air pada lanskap sekitar 2.400 hektare.
“Rumah Runding ini harus kita rawat sebagai ruang bersama. Di sini Pemerintah, masyarakat dan akademisi dapat bertemu, berdiskusi, melakukan riset dan mencari solusi nyata untuk menjaga gambut,” jelasnya.
Menurut Kasmarni, keberhasilan restorasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa luas kawasan yang berhasil dipulihkan. Pengetahuan, kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam merawat lingkungan menjadi faktor penting agar pemulihan dapat bertahan dalam jangka panjang.
Karena itu, pengembangan Rumah Runding tidak hanya diarahkan pada fungsi teknis restorasi. Kawasan tersebut juga disiapkan memiliki identitas sebagai ruang edukasi dan simbol komitmen pelestarian lingkungan.
Dua pohon di kawasan Rumah Runding direncanakan menjadi ikon atau spot foto. Sementara pengembangan kawasan lainnya mencakup pembangunan Tugu Bintangor di Bengkalis, gerbang masuk melalui dukungan CSR PT BBHA, jaringan listrik PLN serta peningkatan akses jalan dengan dukungan Pemerintah Provinsi Riau.
“Kita ingin kawasan ini memiliki identitas yang jelas dan menjadi tempat yang bisa dikenang. Bukan hanya sebagai lokasi restorasi, tetapi juga sebagai ruang edukasi dan simbol kepedulian kita bersama terhadap lingkungan,” tambah Kasmarni.
Menurutnya, berbagai fasilitas tersebut diarahkan untuk memperkuat Rumah Runding Restorasi sebagai ruang kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan kalangan akademisi dalam mengembangkan pengetahuan serta praktik pengelolaan lingkungan.
Kasmarni juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan penanganan karhutla di Kabupaten Bengkalis, termasuk kepada Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto beserta jajaran.
“Terima kasih kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak H. Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian, Menteri Kehutanan Bapak Raja Juli Antoni, serta Kepala BNPB Bapak Letjen TNI Dr. Suharyanto beserta jajaran atas dukungan dan perhatian yang diberikan kepada Kabupaten Bengkalis dalam penanganan karhutla. Dukungan anggaran melalui BPBD Kabupaten Bengkalis sangat membantu kami dalam memperkuat upaya penanganan di lapangan,” ungkap Kasmarni.
Apresiasi juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Riau, TNI dan Polri, Badan Restorasi Gambut, para ahli dan akademisi, pihak swasta, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Masyarakat Peduli Gambut serta seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan karhutla.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas sinergi, dukungan dan kerja sama yang selama ini terjalin dengan baik. Tidak hanya kepada TNI dan Polri, tetapi juga kepada seluruh pihak serta masyarakat yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Kebersamaan dan komunikasi yang baik ini menjadi kekuatan kita dalam menjaga hutan, lahan dan lingkungan di Kabupaten Bengkalis,” ungkap Kasmarni.
Bagi Pemkab Bengkalis, perlindungan hutan dan lahan harus bergerak dalam satu rangkaian, mulai dari pencegahan, pengelolaan gambut, pemulihan kawasan hingga penguatan kapasitas masyarakat. Pola tersebut diharapkan membuat penanganan karhutla tidak hanya bersifat reaktif, tetapi menjadi kerja berkelanjutan yang terukur.
“Kami siap berkolaborasi, siap bergerak, dan siap memastikan bahwa upaya menjaga hutan dan lahan bukan sekadar program, tetapi menjadi gerakan bersama demi keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat,” pungkas Kasmarni.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto, Danlanud Roesmin Nurjaddin Marsma TNI Abdul Harris, Kepala BKSDA Provinsi Riau Supartono, Wakil Rektor Universitas Riau Prof. Dr. Hermandra, Pakar Gambut Nasional Haris Gunawan.
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau M. Job Kurniawan, Kapolres Bengkalis AKBP Eko Rubiyanto, Dandim 0303 Bengkalis Letkol Inf Harris Nur Prianto, sejumlah pejabat Pemkab Bengkalis, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Masyarakat Peduli Gambut serta tokoh masyarakat, agama, adat, perempuan dan pemuda.**
