TAKTIKNEWS.COM – Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran, tetapi juga mengutamakan kualitas pekerjaan dan manfaat pembangunan bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikannya saat membuka Sosialisasi Aspek Hukum dan Mitigasi Risiko dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Siak di Ruang Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Kamis (19/11/2026).
Menurut Syamsurizal, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang telah dibelanjakan pemerintah. Masyarakat lebih membutuhkan hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung, seperti jalan yang layak, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta pelayanan publik yang berkualitas.
“Jangan sampai anggaran telah dibelanjakan, tetapi hasilnya tidak memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” tegas Syamsurizal.
Ia menjelaskan, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, proses pengadaan barang dan jasa harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi.
Syamsurizal meminta seluruh OPD tidak sekadar mengejar penyelesaian administrasi dan target penyerapan anggaran. Kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan, serta manfaat yang diterima masyarakat harus menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan program pemerintah.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, persaingan sehat, keadilan, dan akuntabilitas harus menjadi landasan dalam setiap proses pengadaan.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Siak, Riko Rosandi, mengatakan persoalan dalam pengadaan pemerintah sering kali berawal dari lemahnya perencanaan. Kekurangan pada tahap awal dapat memicu berbagai kendala saat pelaksanaan hingga pertanggungjawaban pekerjaan.
Riko meminta setiap perangkat daerah lebih cermat dalam mempersiapkan proses pengadaan, mulai dari penyusunan perencanaan, kelengkapan dokumentasi, hingga penetapan harga yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Perencanaan dan dokumentasi itu penting, agar berbagai persoalan dapat diantisipasi sejak awal,” ujar Riko.
Menurutnya, upaya mitigasi risiko tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi atau kegiatan seremonial. Kesadaran untuk mengantisipasi persoalan hukum harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh aparatur pemerintah.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak berharap aparatur semakin memahami aspek hukum dalam pengadaan barang dan jasa serta mampu mengambil keputusan secara profesional.
Dengan demikian, penggunaan anggaran pemerintah diharapkan menghasilkan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.***















