TAKTIKNEWS.COM – Pembangunan infrastruktur jalan semestinya menjadi kabar baik bagi masyarakat. Namun, apa jadinya jika proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah justru menghadirkan persoalan baru bagi warga di sekitar lokasi pekerjaan?
Pekerjaan rekonstruksi atau peningkatan kapasitas struktur Jalan Ruas Margodadi–Candi Retno, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, kini menuai keluhan masyarakat. Proyek yang menggunakan anggaran APBD Perubahan (APBDP) tersebut dikeluhkan lantaran persoalan debu yang dinilai sangat mengganggu aktivitas sehari-hari warga.
Seorang warga setempat bernama Bidin mengungkapkan bahwa debu dari badan jalan kerap beterbangan, terutama ketika kendaraan roda empat melintas. Kondisi tersebut dinilai sangat mengganggu kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pekerjaan.

“Setahu saya, penyiraman jalan hanya dilakukan saat pengerjaan penghamparan material dan pemadatan saja. Setelah itu tidak ada lagi penyiraman. Sampai sekarang belum ada penyiraman kembali, padahal debu masih beterbangan ketika kendaraan roda empat melintas,” ungkap Bidin.
Keluhan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pengendalian debu belum sepenuhnya teratasi. Penyiraman yang hanya dilakukan pada tahapan tertentu tentu patut menjadi perhatian, terlebih ketika aktivitas kendaraan masih menimbulkan debu yang menyebar ke lingkungan permukiman.
Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan tersebut memiliki kode paket BM-DAU-11 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.440.041.425,00. Proyek dikerjakan oleh CV. APAK AGIL, dengan nomor kontrak 600/03/KTR/BM-DAU-11/PPK/D.03/XI/2026, tertanggal 2 November 2026. Waktu pelaksanaan tercantum selama 60 hari kalender dengan tanggal berakhir kontrak 30 Desember 2026. Sementara itu, konsultan pengawas yang tercantum adalah CV. DEN BAGOES CONSULTANT.
Dengan nilai kontrak mencapai lebih dari Rp2,4 miliar, publik tentu memiliki alasan untuk berharap bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga memperhatikan standar keselamatan, pengendalian lingkungan, dan dampak sosial terhadap masyarakat.
Dalam perspektif penulis, pengendalian debu merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan dalam pekerjaan konstruksi jalan. Penyiraman badan jalan secara berkala, khususnya pada area pekerjaan dan jalur yang dilalui kendaraan pengangkut material, merupakan langkah pengendalian yang semestinya diterapkan oleh pelaksana proyek.
Kewajiban pengendalian pencemaran udara dan penerapan keselamatan serta kesehatan kerja (K3) bukan sekadar formalitas administratif. Hal tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan pekerja, masyarakat sekitar, serta pengguna jalan.
Debu yang terus-menerus beterbangan bukan hanya persoalan ketidaknyamanan. Dalam kondisi tertentu, paparan debu dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, termasuk ISPA, serta mengurangi jarak pandang pengendara yang melintas. Apabila tidak dikendalikan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan keselamatan di sekitar lokasi pekerjaan.
Kewajiban pengendalian debu semestinya menjadi perhatian kontraktor sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak, Rencana Kerja dan Syarat (RKS), dokumen pengelolaan lingkungan seperti UKL-UPL atau AMDAL apabila dipersyaratkan, serta standar operasional pelaksanaan pekerjaan.
Pertanyaannya, apakah penyiraman jalan secara berkala sudah menjadi perhatian serius CV. APAK AGIL selaku pelaksana proyek? Jika penyiraman hanya dilakukan ketika penghamparan dan pemadatan, lalu dihentikan setelah tahapan tersebut selesai, bagaimana dengan debu yang masih beterbangan dan dihirup masyarakat setiap hari?
Jangan sampai pekerjaan yang dibiayai dari uang negara justru membuat masyarakat harus menanggung dampak lingkungan selama proses pembangunan berlangsung. Masyarakat tidak seharusnya diposisikan hanya sebagai penonton yang diminta bersabar, sementara persoalan di lapangan seolah dibiarkan menjadi rutinitas.
Keberhasilan sebuah proyek tidak cukup diukur dari panjang jalan yang dibangun, kualitas konstruksi, ataupun besarnya nilai anggaran yang terserap. Ada tanggung jawab lain yang melekat, yakni memastikan pekerjaan berlangsung dengan memperhatikan keselamatan dan kepentingan masyarakat.
Pihak kontraktor, konsultan pengawas, serta instansi teknis terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, perlu memberikan perhatian terhadap keluhan tersebut. Pengawasan jangan hanya terpaku pada progres pekerjaan dan administrasi kontrak, tetapi juga harus menyentuh kondisi nyata di lapangan.
Jangan menunggu masyarakat semakin resah atau sampai muncul persoalan kesehatan dan kecelakaan akibat debu baru kemudian dilakukan tindakan. Penyiraman jalan secara berkala bukan pekerjaan yang sulit dibandingkan dengan konsekuensi yang harus ditanggung masyarakat apabila pengendalian debu diabaikan.
Pada akhirnya, pembangunan jalan memang untuk kepentingan publik. Namun, kepentingan publik tidak boleh hanya dijadikan slogan pada papan proyek. Masyarakat berhak menikmati hasil pembangunan, sekaligus berhak mendapatkan perlindungan dan kenyamanan selama proses pengerjaan berlangsung.
Sebab, ketika anggaran miliaran rupiah digelontorkan untuk membangun jalan, jangan sampai masyarakat justru harus menghirup debu sebagai harga yang harus dibayar untuk sebuah pembangunan.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak pelaksana proyek CV. APAK AGIL, konsultan pengawas CV. DEN BAGOES CONSULTANT, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu guna memperoleh penjelasan dan klarifikasi terkait keluhan masyarakat tersebut. Konfirmasi ini dilakukan sebagai bentuk komitmen media dalam menyajikan informasi yang berimbang, profesional, serta memberikan ruang hak jawab kepada pihak-pihak terkait. Perkembangan dan tanggapan resmi dari pihak terkait akan disampaikan dalam pemberitaan selanjutnya. (Tim)

















