Taktiknews.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai mempersiapkan proses seleksi calon direksi untuk empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini menjadi bagian dari upaya pembenahan manajemen perusahaan daerah sekaligus memperkuat tata kelola BUMD agar lebih profesional, transparan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah.
Empat BUMD yang akan menjalani proses seleksi direksi tersebut yakni PT Permodalan Ekonomi Riau (PER), PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Riau, PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), serta PT Riau Petroleum. Dari keempat perusahaan daerah tersebut, PT Riau Petroleum menjadi yang pertama membuka tahapan pendaftaran bagi calon direksi.
Proses pendaftaran untuk PT Riau Petroleum dijadwalkan berlangsung mulai 9 hingga 27 Maret 2026. Jadwal tersebut diumumkan melalui Surat Nomor 04/PANSEL/RP/2026 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Yan Dharmadi.
Pembukaan seleksi ini menandai dimulainya proses penjaringan calon pimpinan di BUMD strategis milik Pemerintah Provinsi Riau. Pemerintah daerah berharap melalui seleksi terbuka ini akan muncul figur-figur profesional yang memiliki kapasitas manajerial dan pengalaman untuk mendorong kinerja perusahaan daerah.
Sementara itu, untuk tiga BUMD lainnya, yakni PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), PT Permodalan Ekonomi Riau (PER), dan PT Jamkrida Riau, tahapan seleksi masih dalam tahap persiapan. Pemerintah Provinsi Riau berencana mengumumkan jadwal seleksi dalam waktu dekat.
Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah (Setda) Riau, Sri Irianto, mengatakan bahwa pengumuman tahapan seleksi untuk SPR dan PER kemungkinan akan disampaikan pada pekan depan.
“Untuk SPR dan PER, Insyaallah pengumumannya minggu depan,” ujar Sri Irianto saat dikonfirmasi, Sabtu (15/3).
Ia menjelaskan, proses seleksi direksi untuk dua BUMD tersebut saat ini tengah difinalisasi oleh panitia seleksi. Setelah pengumuman resmi dirilis, masyarakat yang memenuhi persyaratan akan diberikan kesempatan untuk mendaftar dan mengikuti seluruh tahapan seleksi yang telah ditentukan.
Berbeda dengan SPR dan PER, proses seleksi direksi di PT Jamkrida Riau masih harus menunggu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini menyusul adanya perubahan dalam jajaran komisaris perusahaan tersebut.
Menurut Sri Irianto, salah satu komisaris Jamkrida Riau, Elly Wardhani, telah mengundurkan diri karena memasuki masa pensiun dari jabatannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
“Jamkrida harus melaksanakan RUPS terlebih dahulu karena komisarisnya mengundurkan diri. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Asisten III Setda Riau dan kini sudah pensiun,” jelasnya.
Pelaksanaan RUPS tersebut menjadi tahapan penting sebelum proses seleksi direksi dapat dilanjutkan. Setelah rapat digelar, masih ada sejumlah proses administratif yang harus diselesaikan, termasuk penerbitan akta notaris dan penyesuaian Surat Keputusan (SK) Panitia Seleksi.
“Karena ada beberapa jabatan lain yang juga ikut diseleksi, maka harus dilakukan RUPS dulu. Setelah itu menunggu akta notaris dan kemudian dilakukan penyesuaian SK pansel,” tambahnya.
Sebelumnya, Surat Keputusan (SK) Panitia Seleksi untuk empat BUMD tersebut telah ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto. Dalam keputusan tersebut, sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau ditunjuk untuk memimpin proses seleksi di masing-masing BUMD.
Di antaranya Asisten III Setda Riau M Job Kurniawan yang dipercaya menjadi Ketua Panitia Seleksi untuk PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan PT Jamkrida Riau. Kemudian Kepala Biro Hukum Setda Riau Yan Dharmadi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Seleksi PT Riau Petroleum.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Indra ditetapkan sebagai Ketua Panitia Seleksi untuk PT Permodalan Ekonomi Riau (PER).
Pemprov Riau menegaskan bahwa proses seleksi direksi BUMD akan dilakukan secara terbuka dan profesional. Seleksi tersebut bertujuan untuk mendapatkan calon direksi yang memiliki integritas, kompetensi, serta kemampuan dalam mengelola perusahaan daerah secara efektif.
Selain itu, pemerintah daerah juga berharap kehadiran direksi baru nantinya dapat membawa perubahan positif bagi kinerja BUMD di Riau. Pasalnya, BUMD memiliki peran penting sebagai motor penggerak ekonomi daerah sekaligus sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah daerah.
Dengan proses seleksi yang transparan dan kompetitif, Pemprov Riau menargetkan BUMD-BUMD tersebut dapat dikelola secara lebih modern dan profesional, sehingga mampu meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.***
