Taktiknews.com, Sentul – Isu sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah kembali menjadi sorotan dalam Rapat Koordinasi Nasional yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Senin (02/02/2026). Forum strategis ini mempertemukan pemerintah pusat dengan seluruh kepala daerah se-Indonesia untuk memastikan arah pembangunan berjalan selaras dan berorientasi hasil.
Rapat tersebut dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bersama jajaran pimpinan lembaga negara, kementerian, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Bupati Bengkalis Kasmarni hadir didampingi Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha, Wakil Bupati, serta unsur Forkopimda dan kepala perangkat daerah.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kolaborasi pusat dan daerah tidak boleh berhenti pada tataran wacana dan seremoni. Ia meminta seluruh kepala daerah bekerja konkret, terukur, dan langsung menyentuh kebutuhan rakyat.
Isu kemandirian nasional menjadi penekanan utama, terutama melalui program swasembada pangan dan energi. Presiden juga menegaskan kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Tak hanya itu, penguatan ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih turut menjadi prioritas. Presiden juga mengingatkan pentingnya memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal pendidikan, termasuk melalui penguatan Sekolah Rakyat dan percepatan digitalisasi pembelajaran interaktif.
Agenda hilirisasi sumber daya alam kembali ditegaskan sebagai motor penggerak ekonomi nasional tahun 2026. Pemerintah pusat juga mendorong percepatan pembangunan fasilitas waste to energy di 34 kota sebagai solusi pengelolaan sampah dan energi alternatif.
Selain itu, penguatan Gerakan Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) menjadi bagian dari komitmen nasional dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
Menanggapi arahan Presiden, Bupati Kasmarni menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk mengimplementasikan kebijakan strategis nasional sesuai kewenangan daerah.
“Arahan Presiden menjadi penguatan bagi kami untuk memastikan setiap program benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha menegaskan bahwa lembaga legislatif siap mengawal kebijakan nasional melalui fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan.
“Kami di DPRD akan memastikan kebijakan daerah selaras dengan agenda nasional dan tepat sasaran bagi masyarakat Bengkalis,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum politik penting dalam memperkuat sinergi pusat-daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD pun menegaskan komitmen menjaga stabilitas wilayah sekaligus mempercepat realisasi program prioritas nasional demi pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.***
