Ekonomi & Bisnis

Syahrial Abdi Dorong Evaluasi TPID 2026 untuk Perkuat Pengendalian Inflasi Riau pada 2027

×

Syahrial Abdi Dorong Evaluasi TPID 2026 untuk Perkuat Pengendalian Inflasi Riau pada 2027

Sebarkan artikel ini
Pengendalian Inflasi Riau 2027, Ini Fokus Pemprov
Syahrial Abdi mendorong evaluasi program TPID 2026 sebagai langkah memperkuat pengendalian inflasi Riau pada 2027, terutama pasokan dan stabilitas harga pangan. (TN/Y)

TAKTIKNEWS.COM – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, mendorong evaluasi program kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tahun 2026 sebagai langkah menyempurnakan strategi pengendalian inflasi pada 2027. Hal tersebut disampaikannya melalui sambutan virtual dalam kegiatan Capacity Building Tim Teknis Penguatan Neraca Pangan Daerah dan Evaluasi Program Kerja TPID se-Provinsi Riau Tahun 2026 di Aula Lancang Kuning Bank Indonesia, Kamis (19/11/2026).

Syahrial mengatakan, evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan program pengendalian inflasi yang dijalankan pemerintah daerah semakin efektif, terutama dalam menjaga kelancaran pasokan dan stabilitas harga kebutuhan masyarakat.

“Dengan demikian, program yang dijalankan ke depan semakin efektif dalam menjaga kelancaran pasokan dan stabilitas harga di Riau,” kata Syahrial Abdi.

Melalui forum tersebut, pemerintah dapat mengevaluasi berbagai inovasi dan program unggulan yang telah dijalankan pemerintah kabupaten dan kota. Penilaian dilakukan dengan melihat kontribusi setiap program terhadap kelancaran pasokan, stabilitas harga, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.

Program yang menunjukkan hasil baik diharapkan dapat dilanjutkan dan diperkuat pada tahun berikutnya. Sementara itu, berbagai kendala yang ditemukan selama pelaksanaan akan menjadi bahan perbaikan dalam menentukan prioritas program TPID tahun 2027.

Syahrial juga mengingatkan pentingnya kesiapan daerah menghadapi peningkatan kebutuhan sejumlah komoditas pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kondisi tersebut perlu diantisipasi karena gangguan distribusi berpotensi menambah tekanan terhadap harga pangan di masyarakat.

Selain menjaga ketersediaan pasokan, pemanfaatan digitalisasi juga dinilai dapat mendukung upaya pengendalian inflasi daerah. Melalui digitalisasi, TPID dan para pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan pangan, kebutuhan masyarakat, serta kondisi petani, pekebun, dan nelayan sebagai pemasok lokal.

Forum evaluasi tersebut juga menjadi ruang bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk berbagi pengalaman serta praktik baik dalam menjalankan program pengendalian inflasi. Berbagai praktik yang dinilai efektif dapat diadopsi, disesuaikan, atau dikembangkan menjadi inovasi baru sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Syahrial Abdi menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama antara Pemerintah Provinsi Riau, Bank Indonesia, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh mitra strategis dalam menghadapi tantangan produksi, distribusi, serta ketahanan pasokan pangan daerah.

“Serta seluruh mitra strategis dapat terus diperkuat untuk menghadapi tantangan produksi, distribusi, dan ketahanan pasokan daerah,” ujar Syahrial Abdi.***

Banner Website
Banner Website

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *