TaktikNews.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem jaminan produk halal sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi daerah. Dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi antara Pemprov Riau dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang digelar di Kantor Gubernur Riau, Jumat (13/2/2026).
Audiensi diterima langsung oleh Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi, yang membidangi perekonomian dan pembangunan. Dalam pertemuan itu, BPJPH meminta dukungan pemerintah daerah agar program sertifikasi halal di Riau dapat berjalan lebih optimal, terutama dalam memperluas jangkauan layanan bagi pelaku usaha.
Helmi menyampaikan bahwa Pemprov Riau memandang jaminan produk halal bukan sekadar isu keagamaan, tetapi juga bagian penting dari penguatan daya saing ekonomi, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Kehalalan produk sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Dari sisi ekonomi, sertifikasi halal memberi nilai tambah dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Prinsipnya, Pemprov Riau mendukung penuh penguatan program BPJPH,” ujar Helmi.
Dalam audiensi tersebut, BPJPH juga mengajukan permohonan rekomendasi dari Plt Gubernur Riau guna memperkuat implementasi program, termasuk dukungan sarana dan prasarana pendukung apabila diperlukan ke depan.
Menanggapi hal itu, Helmi mengakui bahwa saat ini belum tersedia gedung kosong milik Pemprov Riau yang dapat langsung dimanfaatkan. Namun, pemerintah daerah membuka peluang alternatif pemanfaatan fasilitas lain guna menunjang operasional layanan jaminan produk halal.
“Terkait sarana dan prasarana, tentu akan kita cari solusi terbaik. Intinya, Pemprov Riau tidak menutup ruang dukungan,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Helmi mendorong BPJPH untuk segera menyampaikan permohonan dukungan secara resmi melalui surat kepada Plt Gubernur Riau, agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme pemerintahan.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga mengemuka usulan pembentukan satuan tugas (satgas) lintas perangkat daerah. Satgas ini dinilai strategis untuk mempercepat koordinasi, menyelaraskan program, serta memastikan sinergi antara BPJPH dan pemerintah daerah berjalan efektif.
Penguatan layanan jaminan produk halal di Riau diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri halal, meningkatkan daya saing UMKM, serta membuka peluang ekonomi baru yang berkelanjutan.
Berita ini disajikan oleh Taktiknews.com, mengangkat isu ekonomi strategis dan kebijakan daerah yang berdampak langsung bagi masyarakat.***
