Taktiknews.com, Siak – Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Siak menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Afni Zulkifli menegaskan bahwa survei berbasis aplikasi online tersebut tidak boleh sekadar formalitas, melainkan harus menjadi alat evaluasi yang benar-benar menggambarkan kualitas pelayanan publik.
Penegasan itu disampaikan dalam rapat koordinasi daring bersama para admin perangkat daerah yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK), Rabu (25/2/2026). Kegiatan dipusatkan di Ruang Bandar Lantai II Kantor Bupati Siak dan diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga petugas tingkat kecamatan.
Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa akurasi data menjadi kunci utama keberhasilan SKM. Menurutnya, hasil survei akan menjadi fondasi dalam menentukan arah kebijakan serta langkah perbaikan layanan publik ke depan.
“Survei ini harus dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai indikator yang telah ditetapkan. Data yang dikumpulkan wajib mencerminkan kondisi pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia mengingatkan seluruh admin dan petugas agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas. SKM, kata dia, bukan sekadar kewajiban administratif tahunan, tetapi instrumen strategis untuk mendorong pelayanan yang lebih transparan, responsif, dan berkualitas.
Rapat tersebut juga bertujuan menyamakan persepsi teknis pelaksanaan survei agar tidak terjadi perbedaan pemahaman antar perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Siak ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati meminta para kepala OPD memberikan dukungan internal kepada tim pelaksana di masing-masing instansi. Motivasi dan pengawasan dinilai penting agar pengisian data dilakukan secara jujur dan tidak manipulatif.
“Kerjakan dengan integritas dan tanggung jawab. Survei ini untuk kemajuan Siak, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” ujarnya.
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat nantinya akan menjadi indikator evaluasi kinerja layanan di berbagai sektor, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, hingga layanan sosial lainnya. Dengan sistem berbasis aplikasi online, pemerintah berharap proses pengumpulan data lebih efisien dan minim intervensi.
Melalui langkah ini, Pemkab Siak menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang berbasis data serta berorientasi pada kebutuhan warga.
Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan dorongan agar seluruh tim survei bekerja secara optimal demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik dan dipercaya masyarakat.***
